Dalam bahasa sehari-hari orang berkata “jual makam”, “beli makam”, atau “harga makam”. Namun objek transaksi bukan jenazah dan bukan kematian. Yang dibahas adalah tanah atau hak pemanfaatan kavling yang secara sah diperuntukkan bagi pemakaman, berikut hak dan layanan yang dinyatakan dalam akad.

Karena itu pertanyaan fikih yang lebih presisi adalah: bolehkah seorang Muslim membeli atau menyiapkan lahan yang kelak dipakai sebagai tempat pemakamannya? Pertanyaan inilah yang telah dibahas dalam khazanah fikih dan secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pokok hukumnya: seorang Muslim boleh menyiapkan lahan khusus untuk tempat ia dikuburkan; jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan apabila syarat-rukun jual beli terpenuhi, dilakukan secara sederhana, tidak mendorong tabdzir/israf, pemakaman Muslim tidak bercampur dengan non-Muslim, penataan dan pengurusannya sesuai syariah, serta tidak menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan penguburan.

Sebaliknya, MUI menyatakan jual beli dan bisnis lahan kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf sebagai sesuatu yang dilarang. Jadi fatwa ini bukan “cek kosong” untuk semua model bisnis pemakaman.

1. Ibn Qudamah al-Maqdisi: tidak mengapa membeli tempat untuk kubur

Dalam Al-Mughni, Juz III, hlm. 443, Ibn Qudamah membahas kebolehan seseorang membeli tempat untuk kuburnya dan berwasiat agar dikuburkan di sana. Dalam pembahasan yang dikutip MUI, disebut pula contoh dari Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwa gagasan menyiapkan tempat pemakaman ketika masih hidup bukan fenomena baru.

2. Imam an-Nawawi: persiapan tidak boleh berubah menjadi berlebihan

MUI merujuk Raudhat ath-Thalibin, Juz I, hlm. 623 serta Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Jilid VII, hlm. 27. Pesannya relevan: status tanah penting dan penghormatan kepada jenazah tidak boleh berubah menjadi ajang bermegah-megahan.

3. Imam Abu Ishaq asy-Syairazi: penguburan jenazah adalah fardhu kifayah

Dalam Al-Muhadzdzab, Juz I, hlm. 445, dijelaskan kewajiban menguburkan jenazah sebagai fardhu kifayah. Karena pemakaman membutuhkan tempat, ketersediaan lahan pemakaman adalah kebutuhan nyata umat, bukan semata persoalan properti.

Di sisi lain, QS. Al-Isra: 26–27 melarang pemborosan. Karena itu, keseimbangannya jelas: persiapan dibolehkan, transaksi yang sah dibolehkan, tetapi pemborosan dan kemewahan yang melampaui batas tidak dibenarkan.

Dalam riwayat Shahih al-Bukhari yang juga dicantumkan dalam landasan Fatwa MUI, ketika sakit Abu Bakar ash-Shiddiq bertanya kepada Aisyah mengenai kain kafan Rasulullah ﷺ dan membicarakan kain yang kelak dipakai untuk mengafaninya. Riwayat ini memberi pelajaran bahwa persiapan kebutuhan setelah kematian bukan berarti seseorang mengetahui atau mendahului ajal.

Kebolehan jual beli lahan pemakaman tidak berarti tanah yang sudah berstatus wakaf bebas diperjualbelikan. Status kepemilikan, peruntukan, dokumen, dan akad harus diperiksa.

Fasilitas perlu dilihat dari fungsi. Jalan, parkir, walkway, akses kursi roda, mushola, keamanan, kebersihan, dan area pelayanan terutama memberi manfaat kepada orang hidup: keluarga yang mengantar jenazah, lansia, pelayat, dan peziarah.

Untuk kebutuhan pre-need, survei adalah langkah edukasi yang sangat baik. Survei bukan kewajiban membeli dan tidak harus berakhir dengan transaksi pada hari yang sama.

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa Fatwa MUI No. 09/2014 merupakan sertifikasi khusus untuk satu pengelola tertentu. Fatwa tersebut adalah pedoman umum mengenai jual beli lahan kuburan. Untuk menilai sebuah transaksi tertentu, keluarga tetap perlu membaca akad dan dokumen yang berlaku.

Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dapat dibolehkan dengan ketentuan syariah. MUI secara khusus membahasnya dalam Fatwa No. 09 Tahun 2014. Namun Islam tetap memberi batas terhadap israf, tabdzir, pelanggaran status wakaf, ketidakjelasan akad, serta bentuk pemakaman yang bertentangan dengan syariat.

1. Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 09 Tahun 2014 tentang Jual Beli Tanah untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah, 20 Februari 2014.
2. Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Juz III, hlm. 443.
3. Imam an-Nawawi, Raudhat ath-Thalibin, Juz I, hlm. 623.
4. Imam an-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Jilid VII, hlm. 27.
5. Abu Ishaq asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab, Juz I, hlm. 445.

Catatan ilmiah: nomor halaman dapat berbeda menurut edisi/cetakan kitab.